DetikNTBCom – Pemerintah Kota Bima secara resmi menandatangani naskah perjanjian hibah Daerah (NPHD) dengan Bawaslu pada, Kamis 19 Oktober 2023 di Mataram.
Dalam NPHD tersebut, Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk mendukung suksesnya Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima tahun 2024.
Komitmen tersebut dituangkan dalam NPHD dimana Pemerintah Kota Bima tahun 2024 nanti akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp6 miliar untuk anggaran Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta 150 Juta Rupiah untuk anggaran non-Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Penjabat Wali Kota Bima Mohammad Rum menjelaskan, sebagai salah satu tugas penting yang diemban dirinya sebagai Pj. Wali Kota Bima adalah mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 yang merupakan bagian penting dari proses demokrasi.
“Oleh karena itu, segala keperluan dan kebutuhan untuk mensukseskan kelancaran penyelenggaraan pemilu 2024 harus segera dipersiapkan sejak awal mengingat pentingnya agenda pesta demokrasi ini,” jelas mantan Kadis PUPR NTB itu.
Rum berharap agar semua elemen penyelenggara pemilu nantinya dapat bekerja secara profesional dan terukur sehingga tujuan pelaksanaan pemilu sebagai wadah lahirnya calon pemimpin yang berkualitas dapat tercapai.
“Bagus rekan-rekan Bawaslu Kota Bima, tetaplah bersinergi dan berkolaborasi dengan semua pihak terkait, agar penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat berjalan lancar dan sesuai rencana. Yang paling penting adalah ciptakan suasana Pemilu yang damai dan gembira layaknya kita berpesta,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Bima Atina, bersama seluruh Anggota Bawaslu Kota Bima dan jajaran Sekretariat Bawaslu Kota Bima turut hadir dalam acara tersebut, menandai kerjasama yang penting ini untuk mendukung proses demokrasi di Kota Bima.
Atina menyampaikan terima kasih kepada Pj. Walikota Bima dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Bima karena telah memberikan dukungan yang kuat dan signifikan bagi Bawaslu Kota Bima dalam rangka mengawal penyelenggaraan Pemilu Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2024 menuju tercapainya cita-cita demokrasi dalam melahirkan figur pemimpin daerah yang berkualitas dan berintegritas. (Red)
