Bahaya politisasi SARA dalam demokrasi

Penulis: Ketua Bawaslu Kota Mataram Hasan Basri, S.Pd.I. (Istimewa)

Hasan Basri, S.Pd.I*

Tahun 2024 akan diselenggarakannya Pemilu serentak. Tahun ini sudah memasuki tahun politik, di mana para kandidat calon legislatif dan pasangan calon pemimpin daerah mulai menebar pesona dengan merencanakan, mengatur strategi, dan mulai mendeklarasikan dirinya di berbagai forum diskusi antar lapisan masyarakat.

Sehingga tantangan pelaksanaan pemilu di setiap tahunnya akan semakin besar karena tidak hanya melawan politik uang (money politic) tetapi juga maraknya politik yang memanfaatkan isu-isu SARA yang berkembang di masyarakat. Perkembangan teknologi dan media sosial menjadi salah satu faktor utama berkembangnya Politisasi SARA.

Politisasi SARA merupakan aktivitas politik yang dilakukan pihak-pihak tertentu dengan memanfaatkan isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) untuk mendapatkan simpati rakyat atau untuk menjatuhkan pihak lawan yang disebut juga dengan kampanye hitam (black campaign).

Penggunaan isu SARA dalam kancah pemilu bukanlah hal baru, aturan penggunaan isu SARA telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 280 menggariskan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain.

Salah satu hal yang diduga menjadi penyebab maraknya politisasi SARA adalah lemahnya proses rekrutmen atau kaderisasi internal partai politik. Tahun politik yang seharusnya diwarnai dengan penyampaian program, visi dan misi para kandidat calon legislatif maupun pasangan calon pemimpin daerah malah diramaikan dengan perang isu SARA yang memecah belah masyarakat.

Ketika orang-orang yang terlibat dalam kontestasi politik harus memiliki integritas dan komitmen untuk berkompetisi secara adil, jujur, kompetitif dan demokratis, maka hal-hal tersebut bisa dihindari.

Setiap mendekati tahun politik, beberapa pihak akan mulai menghembuskan isu-isu yang kurang baik dengan menyerang agama atau identitas ras dan suku salah satu calon sehingga akan menyebabkan munculnya pertentangan atau konflik antar pendukung. Selain itu penyebaran hoax atau informasi yang tidak benar akan terus terjadi di masyarakat terutama melalui media sosial. Hal ini tentu saja menimbulkan keributan dan suasana politik yang tidak baik serta mencederai demokrasi Indonesia.

Secara tegas penggunaan isu SARA dalam kampanye pun dapat diganjar dengan sanksi pidana sesuai dengan UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 521, di mana sanksi pidana penjara paling lama adalah 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00.

Politisasi SARA bisa saja memberikan dampak yang buruk karena perpecahan yang ditimbulkan dapat bertahan dalam jangka panjang serta mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Politisasi SARA secara jelas mampu merusak tatanan hidup dan demokrasi di Indonesia.

Keberagaman agama, suku bangsa, budaya dan sosial masyarakat yang seharusnya menjadi kekayaan bangsa Indonesia dicederai oleh beberapa orang untuk berbuat kecurangan dalam menjatuhkan lawan.

Berdasarkan temuan kasus pada pilkada serentak tahun 2020, modus politik yang memuat isu SARA biasanya dilakukan melalui pidato-pidato politik yang menyerang identitas lawan secara langsung, ceramah-ceramah provokatif di tempat ibadah atau acara keagamaan, spanduk-spanduk yang mengandung pesan bermuatan SARA serta penyebaran ujaran kebencian oleh akun-akun anonim yang terorganisir di media sosial seperti facebook dan twitter.

Oleh karena itu untuk menciptakan suasana pemilu yang kondusif maka diharapkan segenap masyarakat Indonesia menghindari penyebaran isu SARA yang dapat menyebabkan timbulnya perpecahan serta konflik berkepanjangan.

Masyarakat juga harus menghindari penyebaran hoax atau berita tidak benar terkait dengan isu SARA dengan cara menghindari muatan berita yang provokatif, cross-check data faktual dan sumber berita yang terpercaya, membaca berita hingga tuntas serta tidak ikut menyebarkan berita hoax melalui media sosial.

Menjadi pemilih yang mampu berpikir panjang dan pemilih rasional (rational choice) adalah salah satu kunci penting dalam melawan politisasi SARA demi suksesnya pelaksanaan pemilu serentak 2024.

*Penulis adalah Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram

Editor: Ibrahim Bram Abdollah