Detikntbcom – Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Mataram melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD NTB, Jumat 2 Mei 2025.
HMI 1947 dengan sebutan HMI MPO itu mendesak DPRD NTB untuuk melakukan audit investigasi terhadap keuangan PT Gerbang NTB Emas (GNE). Selain itu, meminta DPRD NTB untuk tidak menolak hak interplasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2024 lalu.
HMI MPO menyayangkan sikap mayoritas fraksi di DPRD yang menolak hak interpelasi DAK 2024. Menurut mereka, hak interpelasi penting untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan DAK.
“Kami meminta Ketua DPRD bersurat ke BPK untuk melakukan audit investigatif terhadap PT GNE. Kami juga meminta agar DPRD NTB tidak menolak hak interpelasi terhadap DAK,” tegas Ketua Umum HMI MPO Cabang Mataram Sudirman saat diterima anggota DPRD NTB Didi Sumardi di depan Gerbang DPRD NTB.
Selain itu, Sudirman menyoroti anjloknya harga jagung di kalangan petani. Ia menyebutkan bahwa saat ini jagung pipilan kering dibeli dengan harga Rp4.100 per kilogram, sementara Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan berada di kisaran Rp5.500.
“Harga jagung di lapangan sekitar Rp4.100, sementara HPP Rp5.500. Hal seperti ini tidak berpihak kepada petani,” kata Sudirman.
Ia mengkritik Bulog NTB yang dinilai lamban dan tidak turun langsung untuk membeli jagung petani sesuai HPP.
“Hari ini Bulog tidak turun langsung untuk membeli jagung sesuai HPP. Bulog tidak bisa beralasan karena kekurangan gudang. Seharusnya Bulog mengantisipasi. Jangan sampai gudang terisi jagung produksi satu atau dua tahun lalu. Ini harus dievaluasi,” tegasnya.
Dewan Jadwalkan Pertemuan Lanjutan dengan Mahasiswa Selasa Mendatang
Aksi demonstrasi mahasiswa diterima oleh perwakilan Komisi V DPRD NTB, Didi Sumardi dan Nadirah Al Habsyi. Didi Sumardi menyatakan menerima tuntutan dari organisasi hijau hitam tersebut.
Didi mengatakan, terkait tuntutan mahasiswa, akan dijadwalkan pertemuan dengan dinas-dinas terkait.
“Segera akan dilaporkan ke Ketua DPRD agar diambil sikap secara kelembagaan. Nanti akan kami laporkan agar HMI diundang rapat dengan dinas terkait,” ujar alumni HMI ini.
Ia menyebutkan, rencananya HMI MPO Cabang Mataram akan diundang pada 6 Mei mendatang. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa mengundang pihak terkait. Insyaallah tanggal 6 Mei, hari Selasa,” janji Didi.
Sementara itu, terkait hak interpelasi, Didi mengatakan prosesnya masih berjalan. “Hak interpelasi biarkanlah berproses sesuai mekanisme,” jelasnya.
Aksi HMI MPO tersebut diwarnai kericuhan. Sudirman juga mengungkapkan adanya dugaan tindakan premanisme oleh aparat kepolisian terhadap para demonstran.
“Aparat kepolisian bukannya menjadi penghubung kami dengan wakil rakyat, justru melakukan tindakan premanisme,” ujarnya.
Ia menambahkan, sebanyak tiga kader terluka dan sound system serta motor mengalami kerusakan. “Kami akan mendesak Kapolda NTB untuk bertanggung jawab atas tindakan anak buahnya yang melakukan aksi premanisme,” tutupnya. (Iba)
