Detikntbcom — Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong para peneliti, inovator, inventor, dan pelaku usaha segera mendaftarkan hasil karya mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah pencurian ide, menghindari sengketa kepemilikan karya, sekaligus membuka peluang komersialisasi inovasi agar memiliki nilai ekonomi.
Dorongan itu mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Kekayaan Intelektual bagi Stakeholder dan Mitra yang digelar BRIDA NTB di Aula BRIDA NTB, Kamis (29/10/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membangun kesadaran bahwa hasil penelitian dan kreativitas masyarakat tidak cukup hanya menghasilkan produk atau temuan baru. Karya tersebut juga harus memiliki kepastian hukum agar dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Kepala BRIDA NTB, I Gede Putu Aryadi, menegaskan bahwa perlindungan kekayaan intelektual merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong hasil riset menjadi produk inovasi yang memiliki daya saing.
“Hasil penelitian sebaiknya tidak berhenti pada tahap penyusunan laporan atau pembuatan prototipe, tetapi perlu diarahkan pada pemanfaatan dan komersialisasi. Dengan demikian, hasil riset dapat memiliki nilai guna sekaligus nilai ekonomi,” tegas Aryadi.
Menurut dia, inovasi membutuhkan dukungan regulasi dan kepastian hukum agar tidak berhenti sebagai gagasan atau purwarupa. Salah satu contohnya adalah inovasi konversi sepeda motor menjadi kendaraan listrik yang membutuhkan pemenuhan perizinan, standar keselamatan, serta perlindungan kekayaan intelektual.
BRIDA Siapkan Sentra Kekayaan Intelektual
Sebagai tindak lanjut sosialisasi, BRIDA NTB bersama Kementerian Hukum menyepakati pendampingan lanjutan sekaligus mematangkan rencana pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual (KI) di daerah.
Keberadaan sentra tersebut diharapkan menjadi fasilitas konsultasi dan pendampingan bagi peneliti, inventor, akademisi, serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengurus pendaftaran kekayaan intelektual.
Melalui fasilitas itu, masyarakat diharapkan lebih mudah mendapatkan informasi dan pendampingan mengenai pendaftaran hak cipta, merek, desain industri, hingga paten.
Pendampingan juga diperlukan agar setiap karya mendapatkan jenis perlindungan yang sesuai sebelum dipublikasikan atau dipasarkan secara luas.
Produk Lokal hingga Inovasi Teknologi Jadi Prioritas
Dalam sosialisasi tersebut, BRIDA NTB menghadirkan dua narasumber dari Kementerian Hukum, yakni I Nyoman Sanistrya dan Dicky Yoshua.
Keduanya memberikan pemahaman teknis mengenai berbagai jenis perlindungan kekayaan intelektual, mulai dari merek, hak cipta, paten teknologi, hingga desain industri.
Para peserta juga diingatkan pentingnya melakukan penelusuran terhadap teknologi maupun merek yang telah terdaftar sebelumnya. Langkah ini diperlukan untuk memastikan kebaruan suatu temuan serta menghindari potensi pelanggaran dan sengketa hukum.
Antusiasme peserta terlihat dalam sesi diskusi. Sejumlah potensi kekayaan lokal dan hasil inovasi daerah bahkan mulai diidentifikasi untuk didorong memperoleh perlindungan hukum.
Beberapa di antaranya meliputi pengajuan Indikasi Geografis untuk produk pisang ketip Gunungsari dan tembakau lokal, pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) untuk Sate Bulayak, potensi paten atas temuan helm berkipas, hingga perlindungan hak cipta bagi aplikasi kefarmasian rumah sakit daerah.
Beragam usulan tersebut menunjukkan bahwa potensi kekayaan intelektual NTB tidak hanya berasal dari penelitian teknologi, tetapi juga mencakup produk unggulan, pengetahuan lokal, kuliner tradisional, dan inovasi pelayanan publik.
BRIDA NTB berharap sosialisasi tersebut menjadi momentum untuk membangun budaya sadar kekayaan intelektual di kalangan masyarakat, akademisi, peneliti, serta pelaku industri kecil dan UMKM.
Perlindungan kekayaan intelektual bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan investasi untuk menjaga kepemilikan karya, meningkatkan nilai ekonomi produk, dan memperkuat daya saing inovasi daerah.
Dengan semakin banyaknya karya lokal yang terlindungi secara hukum, NTB diharapkan mampu mengembangkan ekosistem inovasi yang produktif dan berkontribusi terhadap terwujudnya NTB sebagai Rumah Inovasi Nasional. (Iba)
