Detikntbcom – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lalu Hamdi, menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan di NTB harus dimulai dari desa. Menurutnya, desa memiliki peran strategis dalam membangun fondasi ekonomi masyarakat dan menjadi kunci utama untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan.
Menggali Potensi Lokal Sebagai Basis Kemandirian
Hamdi menjelaskan bahwa pengelolaan potensi lokal menjadi langkah pertama dalam mewujudkan desa mandiri. NTB, kata dia, memiliki sumber daya alam yang melimpah dan dapat dikelola secara optimal, terutama pada sektor pertanian yang selama ini menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat desa.
“Pertanian bukan hanya soal menanam dan memanen, tapi tentang bagaimana mengelola seluruh ekosistemnya. Mulai dari proses produksi, pengolahan hasil, hingga mengelola peternakan dan usaha turunannya,” ujar Lalu Hamdi saat menjadi pembicara di acara talkshow HMI MPO Cabang Mataram, Kamis 30 Oktober 2025 di Mataram.
Dengan pengelolaan yang terarah, pertanian dapat menjadi fondasi bagi kemandirian ekonomi desa, sekaligus membuka lapangan kerja baru di sektor-sektor pendukungnya.
Potensi Wisata Desa: Dari Puncak Gunung hingga Lautan
Selain pertanian, Hamdi menilai bahwa sektor pariwisata desa merupakan potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. NTB memiliki bentang alam yang luar biasa, dari pegunungan hingga wilayah pesisir dan laut, yang semuanya bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata berbasis masyarakat.
Ia menyebut bahwa konsep wisata berbasis desa tidak hanya berorientasi pada keindahan alam, tetapi juga dapat dikaitkan dengan ketahanan pangan, budaya lokal, dan pemberdayaan ekonomi warga. “Desa wisata harus menjadi ruang tumbuhnya ekonomi kreatif masyarakat, bukan hanya menjadi tempat singgah wisatawan,” tegasnya.
Program Desa Berdaya dan Desa Transformatif
Dalam strategi pemberdayaan desa, DPMD NTB tengah melaksanakan dua program besar yakni Desa Berdaya Tematik dan Desa Berdaya Transformatif.
Program Desa Berdaya Tematik dirancang agar setiap desa memiliki fokus pembangunan yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Program ini mencakup tema-tema seperti desa bebas kemiskinan, desa hijau, desa belajar, desa taat pajak, serta desa merah putih yang menanamkan nilai kebangsaan dan gotong royong.
Sementara Desa Berdaya Transformatif difokuskan untuk melakukan intervensi di desa-desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi. Program ini tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga mendorong masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri dan lingkungan secara mandiri.
“Desa transformatif bukan sekadar proyek pembangunan, tetapi proses perubahan sosial dan ekonomi masyarakat agar lebih berdaya dan percaya diri,” jelas Hamdi.
Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Berjalan Seiring
Hamdi menuturkan, pelaksanaan Desa Berdaya Transformatif dilakukan melalui dua pendekatan utama: pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial.
Dari sisi pemberdayaan, pemerintah akan melakukan pemetaan potensi dan peluang ekonomi di setiap desa. Pendekatan ini dimulai dengan identifikasi keluarga miskin, memahami kondisi dan kemampuan mereka, lalu menyesuaikan bantuan dengan potensi usaha yang sesuai.
“Kita tidak boleh memberi bantuan secara sembarangan. Harus tahu siapa yang dibantu, di mana mereka tinggal, dan apa potensi yang bisa dikembangkan,” kata Hamdi.
Sementara dari sisi perlindungan sosial, pemerintah berupaya memastikan setiap keluarga miskin memiliki akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Mereka diarahkan untuk memperoleh Kartu Indonesia Pintar bagi anak-anak dan Kartu Indonesia Sehat bagi seluruh anggota keluarga. Dengan perlindungan sosial yang memadai, masyarakat dapat fokus mengembangkan usaha tanpa terbebani oleh kerentanan sosial.
Kolaborasi, Kunci Keberhasilan Program
Hamdi menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak bisa bekerja sendiri dalam menjalankan program pemberdayaan desa. Dibutuhkan kerja sama dan kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah desa, serta mitra pembangunan lainnya.
“Kita ingin membangun semangat gotong royong yang nyata. Pemerintah hanya menjadi fasilitator, sedangkan kekuatan utamanya ada pada masyarakat dan kemitraan lintas sektor,” ujarnya.
Menurutnya, pendekatan kolaboratif akan memperkuat efektivitas program karena setiap pihak memiliki peran dan keahlian yang saling melengkapi. Dengan demikian, proses pembangunan desa dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Pendekatan Bertahap, Fokus pada Hasil Nyata
DPMD NTB merancang pelaksanaan program secara bertahap, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta kesiapan sumber daya manusia di tingkat desa. Evaluasi berkala akan dilakukan agar setiap langkah pembangunan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hamdi menjelaskan bahwa setiap desa akan diidentifikasi secara mendalam, termasuk keluarga yang tergolong miskin ekstrem, potensi ekonomi yang bisa digerakkan, serta faktor penghambat yang perlu diatasi. Data tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan jenis intervensi yang paling tepat.
“Tujuan utama kita adalah memastikan setiap intervensi memberikan perubahan nyata. Kita ingin melihat keluarga miskin naik kelas, memiliki penghasilan tetap, dan hidup dengan lebih layak,” ungkapnya.
Gotong Royong Mewujudkan Desa Tangguh
Dalam penutupannya, Lalu Hamdi menyampaikan bahwa semangat gotong royong menjadi landasan utama dalam seluruh upaya pemberdayaan desa. Pemerintah provinsi akan melibatkan berbagai mitra pembangunan, termasuk lembaga sosial, dunia usaha, dan komunitas lokal, untuk bersama-sama mencari solusi atas persoalan kemiskinan di desa.
Ia menegaskan bahwa pembangunan desa bukan semata tentang infrastruktur atau bantuan dana, melainkan tentang membangun manusia yang mandiri dan memiliki kepercayaan diri. “Desa yang berdaya akan melahirkan masyarakat yang tangguh. Ketika desa kuat, maka NTB pun akan maju dan sejahtera,” pungkasnya. (Iba)
