Detikntbcom – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) NTB, Baihaqi, resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) NTB pada Sabtu (29/11/2025). Langkah tersebut langsung memicu reaksi keras dari Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Bali–Nusra.
Ketua Umum Badko HMI Bali Nusra, Caca Handika, menilai Baihaqi telah mengabaikan amanah organisasi dengan lebih memilih fokus mengejar jabatan baru ketimbang menjalankan tanggung jawabnya sebagai Ketua KNPI NTB.
“Kami mendesak DPP KNPI di bawah kepemimpinan Muhammad Ryano Panjaitan untuk segera mengkarateker KNPI NTB dan memecat Baihaqi secara tidak hormat. Ia telah lalai menjalankan amanah dan tidak lagi berbicara untuk kepentingan pemuda NTB,” tegas Caca Handika, Jumat (28/11/2025) di Mataram.
Bukan Pemimpin, Tapi Pemburu Jabatan
Caca menyebut, pencalonan Baihaqi sebagai Ketua PSSI NTB adalah bentuk nyata bahwa ia tidak lagi fokus pada agenda kepemudaan.
“Bagaimana bisa seorang yang masih memimpin KNPI malah sibuk berburu jabatan lain? Ini bukan soal prestasi, tapi soal ambisi kekuasaan pribadi. KNPI bukan panggung untuk melanggengkan kekuasaan,” ujarnya.
Marwah KNPI Diabaikan
Ia menegaskan bahwa KNPI memiliki mandat jelas sebagai wadah berhimpun dan bersatu bagi seluruh organisasi kepemudaan (OKP) di Indonesia, termasuk di NTB.
“Semangat KNPI adalah menyatukan pemuda, memperkuat persatuan bangsa, dan memberdayakan potensi anak muda. Tetapi Baihaqi justru bergerak di luar ruh dan misi organisasi,” lanjutnya.
Caca mengingatkan bahwa organisasi kepemudaan terbesar di NTB itu tidak boleh bergeser dari nilai perjuangannya hanya karena kepentingan satu orang.
“Marwah KNPI harus dijaga, jangan sampai eksistensi dan persatuan pemuda NTB rusak hanya karena kepentingan pribadi,” tegasnya.
Desak Penegak Hukum Periksa Dana Hibah KNPI
Tak hanya mengecam langkah politik Baihaqi, Badko HMI juga mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan dana hibah Pemprov NTB yang diterima KNPI.
“Kami mendesak Kejati NTB dan Kapolda NTB untuk memeriksa aliran dana hibah KNPI. Dalam waktu dekat, Badko HMI akan melaporkan secara resmi adanya dugaan dana yang tidak tepat sasaran,” ungkap Caca.
Ia menekankan bahwa transparansi pengelolaan anggaran publik adalah kewajiban moral bagi setiap lembaga kepemudaan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari ketua KNPI Baihaqi. Pesan singkat tang dikirimkan kepadanya tersampaikan dengan bukti tercentang dua. (Iba)
